KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TAHUN 1950

KEBIJAKAN EKONOMI-KEUANGAN

 

Kondisi  ekonomi  Indonesia  pada  awalnya  kemerdekaan  keadaan  ekonomi  Indonesia  sangat  kacau. Inflansi  yang  sangat  parah  menimpa  Negara  Republik Indonesia  yang  baru  berusia  beberapa  bulan.

Di samping itu, keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk setelah terjadi  blockade-blokade  laut  yang  dilakukan  oleh  Belanda. Blockade  itu  menutup  pintu perdagangan  Republik  Indonesia. Tindakan  blockade   ini  dimulai  sejak  bulan November  1945. Akibatnya, barang-barang  dagang  milik  pemerintah  Republik Indonesia tidak dapat di ekspor.

Tujuan  Blokade-blokade  berikut  ini  adalah  untuk menjatuhkan  republik Indonesia  yang  baru  berdiri  dengan  senjata  ekonomi.  Usaha  pemerintah  untuk mengatasi  kesulitan  moneter  pertama-tama  adalah dengan  melakukan  pinjaman nasional.  Namun,  kekacauan  ekonomi  semakin  bertambah  sengan  munculnya  mata uang NICA menggantikan mata uang Jepang.

Menembus  Blokade  Ekonomi  BelandaPemerintah  Republik  Indonesia berusaha untuk menembus blockade ekonomi musuh dengan cara mematahkan isolasi ekonomi uruk menempuh usaha-usaha berikut antara lain :

   A.    Plan Kasimo

Plan Kasimo Usaha  swasembada  dengan  petunjuk  pelaksanaan  yang praktis.  Kasimo  juga  menyarankan  agar  dilaksanakan  transmigrasi.  Kasimo menyarankan  agar  menanami  tanah-tanah  yang  kosong  di  Sumatra  Timur  seluas 281.277 ha.

Isi Plan Kasimo:

1. Anjuran memperbanyak kebun bibit dan Padi unnggul

2. Penyembelihan hewan pertanian harus dicegah

3. Tanah-tanah  yang  kosong  harus  ditanami  kembali  terytama  di Sumatra bagian timur

4. Anjuran  mengadakan transmigrasi 20 juta penduduk dari Jawa ke Sumatra dalam jangka waktu 10 samapai 15 tahun

 

   B.     Oeang Republik Indonesia (ORI)

Penggunaan Oeang Republik Indonesia (ORI) Pemerintah  mengeluarkan Maklumat No. 1/10 tanggal 3 oktober 1945 yang menetapkan masih berlakunya tiga jenis  mata  uang,  yaitu  uang Jepang,  uang  yang  dikeluarkan  De  Javasche  Bank,  dan uang Pemerintahan Hindia Belanda. ORI adalah uang kertas pertama kali dikeluarkan pemerintahan RI. Uang ini dikeluarkan untuk menggantikan uang Hindia Belanda dan uang  Jepang  yang  masih  berlaku  sebagai  alat  pembayaran  yang  sah  pada  waktu  RI berdiri.  ORI  secara resmi  diterbitkan  pada  tanggal  30  OKtober  1946.

   C.     Gunting Syafruddin

    Pada tanggal 20 Maret 1950 Menku Syafruddin mengambil tindakan memotong uang.Maksudnya memberlakukan nilai untuk mata uang yang bernilai Rp.2,50 ke atas yang kemudian di kenal dengan istilah “Gunting Syafruddin”.Dengan tindakan tersebut pemerintah berhasil mengurangi drfinisi anggaran sebesar Rp.1,6 Milyar.

   D.    Sistim Ekonomi Gerakan Benteng

    Memasuki tahun 1951,keadaan ekonomi indonesia tidak bertambah baik, justru tambah merosot.Untuk itu Soemitro Joyohadikusumo,mentri perdagangan kabinet ber pendapat bahwa indonesia harus menumbuhkan kelas pengusaha.Selanjutnya langkah yang di lakukan Sumitro dalam membangun ekonomi nasional yaitu memberi kredit kepada pengusaha indoneaia yang umumnya bermodal lemah.Di harapkan secara bartahap pengusaha yang lemah akan berkam bang lebih maju, sehinga upaya mengubah strukturekonomi kolonial menuju struktur ekonomi nasionalakan terwujut.Pada kenyataannya program ini gagal mencapai cita-citanya, sebab pengusaha-pengusahannya pribumi terlalu tergantung pada pemerintah.

   E.     Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia

   Pada tanggal 15 Desembe 1951 pemerintah mengeluarkan UU No. 14 Tahun 1951 tentang nasionalisasi De Javasche Bank menjadi bank Indonesia.

   F.      Sistim Ekonomi Ali Baba

    Padamasa masa Kabinet Ali Sastroamijoyo,Mentri perekonomian Mr.iskhaq Cokrohadisuryo memprakarsari sistim perekonomian yang di kenal dengan sistim Ali Baba.Ali di gambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba adalah pengusaha non-pribumi(China).

    G.    Persetujuan Finansialdan Ekonomi(FINEK)

    Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap(12 Agustus 1955-3 Maret 1956)Indonesia mengirimkan delegasi ke negeri belanda.Tujuan perundingan finensial Hasilnya pada tanggal 17 Januari 1956 tercapai rencana persetujuan finek antara lain:

A Persetujuan Finek dan hasil KMB di bubarkan.

B Hubungan Finek Indonesia-Belanda berdasarkan hubungan bilateral.

C Hubungan Finek berdasarkan UU Nasional tidak diikat dengan perjanjian lain.

                Persetujuan ini tidak di terima oleh pemerintah Belanda,sehinga pemerintah indonesia mengambil langkah sepihak dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956.